Tunggu Jawaban Resmi DPR Terkait Deponeering Bibit-Chandra
Posted in: Umum

Tunggu Jawaban Resmi DPR Terkait Deponeering Bibit-Chandra

Tunggu Jawaban Resmi DPR Terkait Deponeering Bibit-Chandra

Tunggu Jawaban Resmi DPR Terkait Deponeering Bibit-Chandra
Tunggu Jawaban Resmi DPR Terkait Deponeering Bibit-Chandra

Kejaksaan Agung (Kejagung)

mengaku pihaknya belum menerima secara resmi jawaban DPR terkait deponeering kasus Bibit-Chandra. Kejagung bahkan belum mengetahui penolakan sebagian besar fraksi di Komisi III DPR terhadap deponeering tersebut.

“Dimana menolak?” ujar Jaksa Agung Basrief Arief saat dimintai tanggapan soal penolakan DPR terhadap deponeering Bibit-Chandra.

Hal tersebut disampaikan Basrief kepada wartawan

di sela-sela Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI 2010 di Cianjur, Jawa Barat, Selasa (14/12/2010). Saat diberitahu bahwa 6 dari 9 fraksi Komisi III DPR menolak dikeluarkannya deponeering Bibit-Chandra dan hanya Demokrat, PAN, dan PKB yang menyetujuinya, Basrief mengaku, pihaknya belum mendapatkan jawaban tersebut. Dia pun memilih untuk tidak berkomentar terlebih dulu dan menunggu hingga jawaban resmi dari DPR diterima Kejagung.

Tapi secara formal saya belum terima jawaban dari surat Plt

yang dikirimkan waktu itu. Jadi kita tunggu deh secara formal nanti,” tuturnya.

Meskipun demikian, sebenarnya apapun jawaban DPR tidak akan mempengaruhi keputusan deponeering yang diambil Kejaksaan. Karena permintaan saran kepada DPR sebagai lembaga legislatif hanya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam keputusan resmi deponeering nantinya.

“Ya itu kan emang diskresi dan kewenangan Jaksa Agung. Tapi secara formal untuk melakukan deponeer harus dimintakan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara. Dan Plt Jaksa Agung sudah menyampaikan suratnya. Jadi saya pun karena diajukan formal kami tunggulah. Kami akan melihat dulu jawabannya seperti apa,” jelas Basrief.

Hal senada juga ditegaskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Amari. Menurutnya, jawaban dari DPR hanya sebagai saran dan tidak mengikat.

“Ya boleh saja menolak kan itu masukan saran

Tapi kita kan tidak sama sekali, tidak terikat sama itu,” tegas Amari. Sementara itu, mengenai sanksi politik yang mungkin diberikan oleh DPR jika Kejagung tidak mengabaikan pendapat DPR, Basrief menanggapinya dengan tenang.

“Ancaman, ancaman. Inikan demokrasi,” tandasnya.

Baca Juga :