Posted in: Uncategorized

Sejarah Terbentuknya PTUN

Sejarah Terbentuknya PTUN

Keberadaan peradilan administrasi negara merupakan salah satu jalur yudisial dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum kepada masyarakat. Proses kelahirannya telah menempuh perjalanan cukup panjang dan berliku. Apabila ditelusuri, sejak Indonesia merdeka hingga akhir tahun 1986, Indonesia belum mempunyai suatu lembaga Peradilan Administrasi Negara yang berdiri sendiri.

Sejarah terbentuknya UU PTUN tahun 1986 diulas secara rinci oleh Wicipto Setiadi dalam buku Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan.[6]

Dalam praktik, saat itu ada tiga lembaga yang melakukan fungsi seperti Peradilan Administrasi Negara, yaitu Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), Peradilan Pegawai Negeri, dan Peradilan Bea Cukai. Selain itu, perkara-perkara administrasi negara diselesaikan oleh hakim di lingkungan peradilan umum. Perkara yang diselesaikan berupa perbuatan penguasa yang melanggar hukum.

Apabila ditelusuri dokumen yang berkenaan dengan Peradilan Administrasi Negara, sebenarnya upaya perwujudan Peradilan Administrasi Negara sudah sejak lama dirintis. Tahun 1946, untuk pertama kalinya Wirjono Prodjodikoro membuat Rancangan Undang-undang tentang Acara Perkara dalam Soal Tata Usaha Pemerintahan. Usaha ini didukung oleh kegiatan berupa penelitian, simposium, seminar, dan sebagainya.

Perintah mewujudkan Peradilan Administrasi Negara pertama kali dituangkan dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960. Kemudian ditegaskan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu, Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya di depan Sidang Perwakilan Rakyat tanggal 16 Agustus 1978 juga menegaskan bahwa, “…akan diusahakan terbentuknya peradilan administrasi, yang dapat menampung dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur negara, maupun untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap pegawai negeri.”

Selanjutnya, perintah ini diperkuat lagi dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk Pelita III, yang menyatakan, “Mengusahakan terwujudnya TUN.” Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN untuk Pelita IV, memang tidak disebutkan secara jelas dan tegas tentang perwujudan Peradilan TUN. Namun, karena rencana pembangunan merupakan sebuah rencana yang berkesinambungan, maka sudah selayaknya tetap mengupayakan perwujudan Peradilan TUN.

Kemudian, sekali lagi, Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1983 menerangkan bahwa, “…Dalam pada itu, juga dalam rangka mendayagunakan aparatur negara, pemerintah berharap secepatnya menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat.”

Akhirnya, pada 20 Desember 1986, DPR secara aklamasi menerima Rancangan Undang-undang tentang Peradilan TUN menjadi undang-undang. Undnag-undang tersebut adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

Melalui UU No. 5 Tahun 1986 ini, pejabat atau badan TUN bisa digugat di Pengadilan TUN apabila keputusan-keputusan yang dikeluarkannya merugikan masyarakat. Dengan lahirnya undang-undang ini, aparatur pemerintah tidak dapat lagi bertindak sewenang-wenang dan setiap kebijakan yang dikeluarkannya harus ditetapkan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Meskipun diundangkan pada 29 Desember 1986, UU PTUN inti tidak dapat seketika itu juga langsung diterapkan. Hal ini disebabkan masih menunggu peraturan pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 145, yaitu paling lama lima tahun sejak diundangkan. Jadi, selambat-lambatnya tahun 1991 harus sudah keluar peraturan pemerintah tersebut. Namun belum sampai batas waktu yang ditentukan, pada 14 Januari 1991 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.[7]

 

https://duniabudidaya.co.id/element-td-apk/