Posted in: Uncategorized

Perubahan Pertama dan Kedua UU PTUN

Perubahan Pertama dan Kedua UU PTUN

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang diundangkan pada 29 Desember 1986, terdiri dari 7 bab dan 145 pasal. Bab 1 tentang ketentuan umum mengatur pengertian, kedudukan, tempat kedudukan, dan pembinaan. Bab 2 tentang susunan pengadilan, mengatur hal umum; ketua, wakil ketua, hakim, dan panitera pengadilan; serta sekretaris. Bab 3 mengatur tentang kekuasaan pengadilan, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Bab berikutnya berupa pengaturan tentang hukum acara, mulai dari gugatan, pemeriksaan di tingkat pertama yang terdiri dari pemeriksaan dengan acara biasa dan pemeriksaan dengan acara cepat, pembuktian, putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan, ganti rugi, rehabilitasi, pemeriksaan di tingkat banding, pemeriksaan di tingkat kasasi, serta pemeriksaan peninjauan kembali. Ada pula pengaturan tentang ketentuan lain pada bab 5 dan ketentuan peralihan di bab 6. Terakhir ketentuan peralihan yang diatur dalam bab 7.

Tahun 2004 terjadi perubahan Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999, menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan undang-undang itu dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sehubungan dengan perubahan itu, telah diubah pula Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan.

Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945.[9]

 

https://montir.co.id/super-phantom-cat-apk/