Posted in: Uncategorized

peristiwa apa saja yang terjadi pada masa demokrasi parlementer

Masa Demokrasi Parlementer

Pada tanggal 17 Agustus 1950 terdapat peran ulama lain dalam pengentasan RIS, yaitu Mohammad Natsir yang merupakan Ulama persatuan Islam (Persis), beliau merupakan tokoh yang menawarkan mosi integral untuk pemulihan RIS menjadi NKRI dan diberlakukanya UUDS 1950.[3]

Pada masa ini terdapat sistem multipartai, ditandai dengan adanya kebebasan berpendapat. Pemerintahan saat itu diwarnai dengan pergantian tujuh kabinet secara berturut-turut. Namun disatu sisi sistem ini memiliki kelemahan yang menyebabkan rasa ketidaksenangan rakyat hingga aksi pemberontakan seperti NII.

Disamping umat islam menggunakan gerakan parpol, terdapat pula gerakan islam yang radikal salah satunya adalah Darul Islam yang bertempat di Jawa Barat, dibawah pimpinan Kartosuwiryo tahun 1948 sampai tahun 1959.

NII(Negara Islam Indonesia) merupakan suatu usaha untuk mendirikan negara islam, NII disebut juga Darul islam. Gerakan ini didirikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Kelompok ini berdiri akibat rasa sakit hatinya umat islam atas perjuanganya yang kurang diakui secara de facto.

Gerakan yang berkedok islam ini tersebar diberbagai wilayah Indonesia. Gerakan-gerakan Islam tersebut mendapat perlawanan keras dari tentara republik Indonesia karena mereka dianggap tidak patuh dan tunduk pada pemerintah serta melakukan pemberontakan dimana-dimana.

Pergerakan partai politik umat islam pun mengalami pasang surut, seiring dengan jatuh bangunya parlemen. NU dan Perti juga keluar dari kabinet, karena kurang setuju terhadap cara penyelesaian krisis pada saat itu. Masa demokrasi parlementer berakhir dengan dikeluarkanya dekrit presiden 5 juli 1959 dan pengukuhan kembali UUD 1945.

C. Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa ini Soekarno menggagas suatu konsep politik yaitu “NASAKOM” yang merupakan singkatan dari Nasionalis agama dan komunis. Gagasan ini mendapat berbagai respon dari umat islam. Ada yang menolak ada pula yang menerima. Diantara partai yang menerima adalah NU, NU mendukung terealisasinya NASAKOM, bahkan memberi gelar kepada Soekarno Waliyyul Amri Dharury bisy Syaukah (arti harfiahnya : Pelindung dalam keadaan darurat dengan pemberian wewenang).[4]
Pada saat itu kekuatan umat islam mengalami kemrosotan, apalagi partai besar islam Masyumi sudah dibekukan semenjak adanya tudingan keterlibatan dengan PRRI tanggal 17 Agustus 1960. Jadi yang tersisa hanya NU yang dapat menyampaikan aspirasi umat islam. Dan pada waktu itu juga, PKI dan NU mendukung sepenuhnya posisi kepresidenan Soekarno seumur hidup.


Sumber: https://robinschone.com/