Perekonomian Kerakyatan
Posted in: Pendidikan

Perekonomian Kerakyatan

Perekonomian Kerakyatan

Perekonomian Kerakyatan
Perekonomian Kerakyatan

Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi sehingga dapat terlaksana dan berkembang dengan baik.

Sistem perekonomian nasional Indonesia saat ini adalah perekonomian nasional kerakyatan yang mulai berlaku sejak terjadinya reformasi 1998, yang ditetapkan MPR Nomor /IV/MPR/1999 yang mengatur Garis-Garis Besar Haluan Negara (GGBHN). Dalam sistem ini pemerintah berperan sebagai pencipta iklim sehat yang memungkinkan tumbuh kembangnya dunia usaha di Indonesia.

  • Ciri Khusus Sistem Ekonomi Kerakyatan

 

Sistem ini memiliki mekanisme pasar yang berpegang teguh pada keadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan usaha untuk memperoleh pendapatan, karena itu sistem ini tidak menganut sistem monopoli sehingga dapat menciptakan rasa adil.

Pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, nilai keadilan, dan kualitas hidup masyarakat inilah bentuk poin yang harus selalu dijadikan pedoman ketika menentukan suatu kebijakan.

Sistem perekonomian nasional ditandai dengan adanya kemampuan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan . Dengan begitu dapat membantu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Sistem perekonomian nasional Indonesia mampu memberikan jaminan bahwa masyarakat akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan suatu usaha tertentu. Namun semua itu bergantung pada individu itu sendiri mampu atau tidak untuk memanfaatkannya.

Adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, serta adanya perlakuan adil bagi selurh rakyat. Sangat diperlukan untuk menjamin perekonomian yang sehat, tidak ada pihak yang dirugikan atau merugikan dalam menjalankan kegiatan perekonomian.

Lima hal pokok yang harus diperjuangkan agar Sistem Ekonomi Kerakyatan tidak hanya menjadi wacana :

 

  1. Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan memerangi praktek KKN.
  2. Penghapusan monopoli melalui peyelenggaraan mekanisme persaingan yang berkeadilan.
  3. Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah.
  4. Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap.
  5. Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi “sejati” dalam berbagai bidang usaha.



Syarat Mutlak berjalanya Ekonomi Kerakyatan yang berkeadilan sosial :

 

  1. Berdaulat di bidang politik
  2. Mandiri di bidang ekonomi
  3. Berkepribadian di bidang budaya

Tujuan yang di harapkan dari Penerapan Ekonomi Kerakyatan

  1. Membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat kepada politik, dan berkepribadian yang berbudaya.
  2. Mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi
  3. Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional
  4. Mendorong pertumbuhan secara merata dalam hal pendapat rakyat

Sumber : https://pendidikan.id/main/forum/diskusi-pendidikan/mata-pelajaran/11144-pengertian-akuntansi-menurut-para-ahli