Posted in: Pendidikan

  Pengertian Budaya Birokrasi

  Pengertian Budaya Birokrasi

            Budaya birokrasi dapat digambarkan sebagai sebuah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki simbol, orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang terinternalisasi ke dalam pikiran.Seperangkat nilai tersebut diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota dari sebuah organisasi yang dinamakan birokrasi.Setiap aspek dalam kehidupan organisasi selalu bersinggungan dengan aspek budaya masyarakat setempat.Birokrasi sebagaimana organisasi lainnya, dalam setiap dinamika yang terjadi didalamnya, selalu memiliki korelasi dengan lingkungan eksternal.Karakter dan model birokrasi yang selama ini berkembang di Indonesia pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk interaksi yang terjalin dengan lingkungan, baik yang menyangkut aspek politik, budaya, sosial maupun ekonomi.

  1. Kultur Birokrasi dalam Kinerja Pelayanan

            Budaya birokrasi yang berkembang disuatu daerah tertentu tidak dapat dilepaskan dari budaya serta lingkungan sosial yang melingkupinya. Lingkungan sosial masyarakat memiliki sistem norma, sistem nilai, sistem kepercayaan, adat kebiasaan, bahkan pandangan hidup yang telah dipahami oleh para anggota masyarakatnya sebagai sesuatu yang baik dan benar. Sistem norma dan nilai tersebut diakui sebagai penuntun atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku bagi warga masyarakatnya.  Oleh karena itu, budaya masyarakat dan budaya birokrasi merupakan dua hal yang selalu mewarnai kehidupan anggotanya, hanya penerapannya yang berbeda. Birokrasi dan sistem yang dikembangkan didalamnya secara alamiah akan menjalin interaksi dengan lingkungan sosial budaya masyarakat tempat birokrasi tersebut beroperasi. Birokrasi bukan merupakan organisasi yang beroperasi dalam ruang hampa, melainkan selalu dan secara kontinu terjadi proses tarik menarik sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya asimilasi dan akulturasi antara birokrasi dengan kultur masyarakakat.

            Kultur birokrasi pemerintah yang seharusnya lebih menekankan pada pelayanan masyarakat ternyata tidak dapat dilakukan secara efektif oleh birokrasi di Indonesia.Secara struktural, kondisi tersebut merupakan implikasi dari sistem politik Orde Baru yang telah menempatkan birokrasi lebih sebagai instrument politik kekuasaan daripada sebagai agen pelayanan publik.Sedangkan secara kultural, kondisi tersebut lebih disebabkan akar sejarah kultural fodalistik birokrasi, seperti masih diadopsinya budaya priayi yang sangat bersifat paternalistik. Menurut Koentjaraningrat (1987), sebutan priayi pada masyarakat jawa khususnya menunjukkan suatu status sosial yang sangat tinggi, bahkan cenderung sangat eksklusif. Aktualisasi dari sistem nilai priayi (borjuis) membawa efek psikologis pada aparat birokrasi.Birokrasi beserta aparatnya cenderung mengasumsikan sebagai pihak yang harus dihormati oleh masyaraka.Birokrasi tidak merasakan berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat karena birokrasi bukan sebagai pelayan.Akan tetapi, justru sebaliknya masyarakatlah yang harus melayani dan mengerti keinginan birokrasi.[4]