Posted in: Pendidikan

PENDIRIAN DAN MODAL DISETOR BPR

PENDIRIAN DAN MODAL DISETOR BPR

Sebagai konsekuensi dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998, semua proses perizinan dibidang perbankan trmasuk BPR, yang sebelumnya dilakukan oleh Menteri Keuangan dialihkan kepada Bank Indonesia. Dengan demikian setelah undang-undang ini dikeluarkan, maka semua pengaturan dibidang perbankan, termasuk perizinan, dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.6/22/PBI/2004 Tahun 2004 tentang BPR, Bank Perkredita Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh :

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya berstatus WNI
  3. Pemerintah Daerah
  4. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c.

Ketentuan modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar

  1. Rp. 5 miliar bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta
  2. Rp. 2 miliar bagi BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di Pulau Jawa, dan Bali serta diwilayah kabupaten atau kodya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
  3. Rp. 1 miliar bagi BPR yang didirikan diwilayah ibukota provinsi diluar Pulau Jawa dan Bali dan wilayah sebagaimana disebut dalam butir a dan b.
  4. Rp. 500 juta bagi BPR yang didirikan di wilayah lain diluar wilayah sebagaimana disebut dalam butir a,b, dan c.

Sementara itu, modal disetor bagi BPR yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian paling sedikit 50% dari modal disetor BPR wajib digunakan untuk modal kerja.

Salah satu pertimbangan dalam pemberian izin BPR oleh BI adalah hasil analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR yang harus disampaikan sebagai salah satu persyaratan, yang meliputi penilaian terhadap :

  1. Aspek demografi dan ekonomi wilayah
  2. Jumlah dan pertumbuhan lembaga perbankan termasuk lembaga keuangan mikro
  3. Rencana kegiatan usaha yang mencakup sumber daba dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud
  4. Proyeksi keuangan secara bulanan untuk tahun pertama, dan secara tahunan untuk dua tahun berikutnya, sejak BPR melakukan kegiatan operasional dan
  5. Perencanaan sumber daya manusia.

sumber :

https://dogetek.co/seva-mobil-bekas/