MATERI MUATAN PERATURAN DESA
Posted in: Pendidikan

 MATERI MUATAN PERATURAN DESA

 MATERI MUATAN PERATURAN DESA

 MATERI MUATAN PERATURAN DESA

1)      Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat;

2)      Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan;

3)      Materi muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan  Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

4)      Materi muatan Peraturan Desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di desa, antara lain:

  1. menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penye­lenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan  pember­dayaan masyarakat Desa;
  2. menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masya­rakat desa;
  3. menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan  masyarakat desa;
  4. menetaplcan segala sesuatu yang memuat larangan, kewajiban dan  membatasi serta membebani hak-hak masyarakat;
  5. Ketentuan-ketentuan yang mengandung himbauan, perintah, larangan atau keharusan untuk berbuat sesuatu dan  atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan kepada masyarakat desa;
  6. Ketentuan-ketentuan yang memberikan suatu kewajiban atau beban kepada masyarakat;
  1. JENIS PERATURAN DESA

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dalam rangka pe­laksanaan UU No. 32 Th. 2004 dan  PP No. 72 Th. 2005, Peraturan Desa yang wajib dibentuk berdasarkan PP No. 72 Th. 2005 adalah sebagai berikut

  1. Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun (atau sebutan lain) (Pasal3);
  2. Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan  tata kerja pemerintahan desa (Pasal 12 ayat (5));
  3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 73 ayat (3));
  4. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) (Pasal 64 ayat (2));
  5. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 76);
  6. Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Pasal 78 ayat (2)), apabila Pemerintah Desa membentuk BUMD;
  7. Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Kerja Sama (Pasa182 ayat (2));
  8. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyaralcatan (Pasal 89 ayat (2)).

Selain Peraturan Desa yang wajib dibentuk seperti tersebut di atas, Pemerintahan Desa juga dapat membentuk Peraturan Desa yang merupakan pe­laksariaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah dan peraturan perundang­undangan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat, antara lain.­

  1. Peraturan Desa tentang Pembentukan panitia pencalonan, dan pemilihan Kepala Desa;
  2. Peraturan Desa tentang Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
  3. Peraturan Desa tentang Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan  biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  4. Peraturan Desa tentang Pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa;
  5. Peraturan Desa tentang Penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa;
  6. Peraturan Desa tentang Pungutan desa;
  1. MEKANISME PERSIAPAN, PEMBAHASAN, PENGESAHAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

  2. Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul BPD;
  3. Masyarakat dan Lembaga Kemasyaralcatan, berhak memberikan masuk­kan terhadap hal-hal yanmg berkaitan dengan materi Peraturan Desa, baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa dan dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
  4. Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan  BPD;
  5. Rancangan Peraturan Desa yang bersal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD;
  6. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan  BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejah tanggal perse­tujuan bersama, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut;
  7. Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelak­sanaan;
  8. Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan  mem­punyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut, dan  t.idak boleh berlaku surut;
  9. Peraturan Desa yang telah ditetapkan, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat sebagai bahan pembinaan dan  pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
  10. Khusus Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan  penataan ruang, yang telah disetujui ber­sama dengan BPD

baca juga  :