Posted in: Uncategorized

Kasus Posisi

Kasus Posisi

Kasus ini merebak pada tahun 2004 di Dusun Karangrejo, Dusun Bangkok dan Dusun Kawung Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kasus bermula ketika diketahui, PT Sorini Corp membuang limbah ke sungai sungai Ngerong di daerah Gempol Jatim dan melebihi ambang batas baku mutu akibatnya mutu air sungai Ngerong menurun dan menimbulkan bau yang tak sedap yang dirasakan oleh warga disekitar sungai tersebut, selain itu dampak lain yang ditimbulkan oleh tercemarnya air sungai Ngerong tersebut adalah ikut tercemarnya sumur warga di daerah sekitar sungai Ngerong.

Tindakan warga sekitar akibat terjadinya pencemaran lingkungan di sungai ngerong tersebut adalah dengan menutup saluran limbah PT Sorini Corp yang diduga warga sebagai penyebab terjadinya pencemaran di sungai Ngerong. Instalasi Pembuangan Limbah PT Sorini diblokir warga dengan batu kali dan semen agar. Hal ini dilakukan karena masyarakat merasa sangat dirugikan akibat buangan air limbah PT Sorini yang berdampak negatif terhadap mutu air sungai Ngerong, sumur dan lahan pertanian warga.

Kasus ini berakhir dengan damai melalui proses alternatif penyelesaian sengketa lingkungan, mediasi. Mediasi dilakukan antara PT Sorini Corp dengan warga, dan hasil mediasi tersebut adalah terjadinya kesepakatan antara pihak yaitu PT Sorini menyanggupi memberikan kompensasi pengadaan air bersih bagi warga sekitar (120 Kepala Keluarga di 3 dusun) dan warga mempersilahkan pabrik untuk membongkar penutup saluran limbah yang diblokir warga dengan batu kali dan semen.

Pembahasan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau menggunakan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR/APS) diatur dalam perangkat hukum Indonesia yaitu :
1. Pasal 30 ayat (1) UU No.23 Th.1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. UU No.30 Th.1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. PP No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
Ketiga perangkat hukum diatas merupakan dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui ADR sudah semakin meningkat penggunaanya di Indonesia. Hal ini tentu saja terkait dengan kelebihan-kelebihan yang didapat melalui penyelesaian sengketa ADR, daripada melalui pengadilan.

Menurut Achmad Sentosa APS yang diterapkan di Indonesia juga hampir sama seperti yang diterapkan di Amerika dan juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang sama yaitu sebagai berikut :
a) Untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan (court congestion). Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan serta memakan waktu. Proses seperti ini memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
b) Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan otonomi masyarakat dalam suatu proses penyelesaian perkara.
c) Untuk memperlancar serta memperluas akses kepada keadilan (acces to justice).
d) Untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilakan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance).

 

https://montir.co.id/super-phantom-cat-apk/