Etika Komunikasi Untuk Media Kita
Posted in: Pendidikan

Etika Komunikasi Untuk Media Kita

Etika Komunikasi Untuk Media Kita

Etika Komunikasi Untuk Media Kita

Di abad 21 yang oleh Alvin Toffler disebut dengan

abad teknologi-informasi ini, media bukanlah barang langka. Hampir dapat dipastikan, sebagian besar masyarakat kita tidak rela melewatkan hari-harinya tanpa membaca koran, mendengarkan radio, dan menonton acara-acara televisi. Media, cetak ataupun elektronik, dengan demikian memiliki pengaruh yang tidak kecil terhadap kehidupan masyarakat (publik) mengingat kehadirannya yang terus-menerus.
Karena pengaruhnya yang besar, media kemudian dibebankan banyak fungsi. Menurut Harold D. Laswell, fungsi media bisa dibagi menjadi tiga. Pertama, media memiliki fungsi sebagai pemberi informasi untuk publik luas tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan penglihatan mereka. Kedua, media berfungsi melakukan seleksi, evaluasi, dan interpretasi atas informasi yang diperoleh. Ketiga, media berfungsi menyampaikan nilai dan warisan sosial-budaya kepada masyarakat.
Selain ketiga fungsi media tersebut, masih perlu ditambahkan sejumlah fungsi lainnya, yaitu: media memiliki fungsi pendidikan, hiburan, kontrol sosial-politik, promosi atau iklan. Fungsi promosi atau iklan yang diperankan oleh media massa itulah yang sejauh ini menjadikan media makin menonjol keberadaannya. Sebab, dengan fungsi yang dimaksud, pemilik dan pekerja media bisa memperoleh keuntungan finansial.
Persoalannya, dalam konteks kekinian dan kedisinian, banyak media kita yang tidak memainkan fungsi idealnya. Dunia media telah habis-habisan diintervensi dan didikte oleh logika pasar, determinisme ekonomi, dan kepentingan politik tertentu. Akibatnya, hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan aneka hiburan yang mencerahkan sering tidak dijamin karena adanya pertarungan kepentingan politik dan ekonomi yang lebih dominan.
Bahkan bukan hanya hak publik akan informasi dirugikan, tetapi kecenderungan kuat yang datang dari tuntutan pasar dan politik sempit telah mengubah secara mendasar sistem media (organisasi komunikasi publik) sehingga pertimbangan pendidikan, pencerahan, analisis kritis, dan hiburan yang sehat diabaikan demi keuntungan finansial belaka. Lalu kecenderungan utama pengelola media hanyalah laba, karena logika pasar begitu menentukan tingkat kualitas informasi yang disuguhkan ke hadapan publik.
Fenomena semacam itulah yang telah mendorong Haryatmoko untuk menulis buku ini. Buku Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi ini memberikan analisis mendalam yang membuat kita sadar bahwa komunikasi akan hancur lebur jika media mengikuti dan menjadi instrumen buta bagi kepentingan politik kekuasaan, logika pasar, ekonomi, dan teknologi. Melalui buku ini, Haryatmoko menyerukan agar etika komunikasi menjadi ruh yang mendasari seluruh program media.
Sebagaimana diulas dalam buku ini, minimal ada tiga pertimbangan mengapa etika komunikasi mendesak diterapkan dalam kerja-kerja media (hal. 38). Pertama, media mempunyai kekuasaan dan efek yang dahsyat terhadap publik. Realitas menunjukkan bahwa media ternyata rentan memanipulasi dan mengalienasi publik. Dengan demikian, etika komunikasi dibutuhkan untuk melindungi publik yang lemah dari manipulasi media.
Kedua, etika komunikasi merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab media. Salah satunya adalah mengingatkan tendensi korporatis media besar yang selalu memonopoli kritik, sementara kerja-kerja mereka tidak mau dikritik dengan argumen kebebasan pers. Jangan sampai semua bentuk kritik terhadap media langsung dimasukkan ke keranjang stigma pembatasan atau pengebirian kebebasan pers.
Ketiga, etika komunikasi ingin menghindari dampak negatif dari logika instrumental media. Logika ini cenderung mengabaikan nilai dan makna, yang penting hanyalah mempertahankan eksistensi media di depan publik. Sedangkan tujuan media sebagai sarana pencerahan masyarakat kurang mendapat perhatian. Padahal nilai dan makna melekat pada tujuan suatu tindakan, sedangkan logika instrumental sering menjadikan sarana atau instrumen sebagai tujuan pada dirinya.
Setelah menegaskan urgensi etika komunikasi dalam praktik media, Haryatmoko lalu menyerukan agar para pelaku media kembali pada prinsip-prinsip utama deontologi jurnalisme. Prinsip-prinsip deontologi jurnalisme adalah hormat dan perlindungan atas hak warga negara akan informasi dan sarana-sarana yang perlu untuk mendapatkannya, hormat dan perlindungan atas hak individual lain dari warga negara, dan ajakan untuk menjaga harmoni dalam kehidupan masyarakat dengan menyajikan informasi yang benar (hal. 45-46).
Agar deontologi jurnalisme tidak sekadar menjadi gagah-gagahan media, selanjutnya harus ada regulasi terhadap media dengan tidak menyingkirkan kepentingan publik. Regulasi terhadap media, di mana di dalamnya terhadap partisipasi publik luas dan pihak-pihak terkait lainnya jangan dinilai sebagai bentuk pendangkalan demokrasi. Karenanya, bagi Haryatmoko, penolakan sebagai reaksi spontan terhadap regulasi tidak perlu ada. Inilah hal penting yang harus dicatat ketika membaca buku ini.
Ada tiga alasan yang meruntuhkan anggapan umum bahwa regulasi terhadap media berkonotasi negatif. Pertama, regulasi publik terhadap media bisa membantu konsumen (pemirsa, pembaca, dan pendengar) mendapatkan informasi yang sesuai dengan tuntutan kualitas tertentu. Pada saat yang sama, secara tidak langsung juga membantu media untuk menjaga kredibilitas dan reputasinya di hadapan publik.
Kedua, regulasi publik terhadap media menjaga aturan pasar agar lebih adil dengan cara melawan konsentrasi ekonomi pada media tertentu saja di satu sisi dan di sisi lainnya mau menjawab kelangkaan program atau informasi mendidik yang hanya karena secara ekonomi tidak menguntungkan, tidak ada media yang tertarik memproduksinya. Padahal, program atau informasi yang mendidik sangat diperlukan masyarakat luas.

Ketiga, regulasi menjamin pluralisme yang merupakan bagian integral demokrasi. Negara sendiri wajib melindungi dan mendorong ekspresi dari sudut pandang yang berbeda, dengan catatan tidak berlebihan. Dengan prinsip ini, demokrasi tidak direduksi hanya pada mayoritas yang mengatur dan mendominasi, tetapi juga mengikutsertakan suara kelompok minoritas.Prinsip pluralisme ini mencegah adanya pemaksaan suatu informasi dan konsepsi tentang realitas oleh pihak (media) yang kuat. Prinsip ini sekaligus membatasi logika pasar dari hasrat untuk mendominasi dan logika politik kekuasaan untuk merepresi. Dengan demikian, kepentingan publik untuk memperoleh informasi yang benar dan tontonan yang mencerahkan betul-betul terpenuhi.


Baca Juga :