Posted in: Pendidikan

  BENTUK HUKUM DAN KLASIFIKASI BPR

  BENTUK HUKUM DAN KLASIFIKASI BPR

Pendirian BPR dapat dilakukan dengan memilih bentuk hukum sebagai berikut :

  1. Perusahaan Daerah
  2. Koperasi
  3. Perseroan Terbatas
  4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

“Bentuk lain” sebagaimana disebutkan pada butir d diatas berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU No. 7 tahun 1992, dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi penyelenggaraan lembaga perbankan yang lebih kecil dari BPR, seperti Bank Desa, Lambung Desa, Badan Kredit Desa dan lembaga-lembaga lainnya yang dimaksud dalam Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1992. Dengan demikian pengertian Bentuk Hukum BPR dengan “Bentuk lain” diperuntukkan bagi lembaga-lembaga yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, yang telah dikukuhkan sebagai BPR yang bentuk hukumnya bukan berupa salah satu dari Perusahaan Daerah, Koperasi atau Perseroan Terbatas. Sedangkan bagi lembaga lainnya BKK,LPN,KURK,LPK yang belum memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 PP No.71/1992 wajib menhajukan permohonan izin usaha sebagai BPR sampai tanggal 30 Oktober 1997 dengan memilih salah satu bentuk hukum berupa Perusahaan Daerah, Koprasi, atau Prseroan Terbatas.

Seiring dengan berkembangnya perekonomian, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) ikut pula mengalami pertumbuhan terutama dilingkungan masyarakat pedesaan. Keberadaan lembaga keuangan mikro ini dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka, khususnya dalam bentuk jasa tabungan dan sumber kredit. Oleh karena itu lembaga ini perlu diperahankan eksistensinya di dalam masyarakat desa. Sehubungan dengan itu, untuk memperjelas status LDKP tersebut, berdasarkan Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1992, kberadaan LDKP yang terdiri dari :

sumber :

https://thesrirachacookbook.com/seva-mobil-bekas/